Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berkomitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Hal ini ditegaskan dalam Exit Meeting Pemeriksaan Interim yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (13/3), di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Kabupaten Tabanan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Tabanan yang diwakili oleh Wakil Bupati I Made Dirga, S.Sos, menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim pemeriksa yang telah melaksanakan tugasnya selama 30 hari, sejak 10 Februari hingga 11 Maret 2025. 

Dirga menegaskan bahwa pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih baik di masa depan.

“Pemeriksaan ini bukan hanya sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga menjadi momentum bagi kami untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. 

Dengan adanya bimbingan dan masukan dari BPK RI, kami berharap dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujar Dirga dalam sambutannya.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, tim pemeriksa, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Tabanan. Dalam sesi diskusi, berbagai rekomendasi dan catatan penting disampaikan untuk perbaikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2024.

Dirga berharap, melalui pemeriksaan interim ini, dapat tercipta pemahaman yang selaras antara auditor dan auditee, sehingga proses evaluasi berjalan lebih efektif.

Pemkab Tabanan menyambut baik setiap masukan yang diberikan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi guna memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal.

Dengan adanya sinergi antara Pemkab Tabanan dan BPK RI, diharapkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terus meningkat, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional.