search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
DPRD Tabanan Pastikan Kuota Pegawai Daerah Ke Badan Kepegawaian
Rabu, 26 Mei 2021, 10:30 WITA Follow
image

beritabali/ist

IKUTI BERITATABANAN.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITATABANAN.COM, TABANAN.

Tabanan mendapatkan jatah 1.485 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tenaga pendidik dan kependidikan dalam program Sejuta P3K yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Itu kuota maksimal yang diperoleh Tabanan. Pemkab Tabanan sebelumnya mengusulkan jumlahnya 1.620 orang sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kabupaten setempat. 

Untuk memastikan tindak lanjut dari kuota yang diperoleh Tabanan tersebut, Komisi I DPRD Tabanan yang membidangi kepegawaian melakukan kunjungan sekaligus rapat kerja dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) setempat. Rapat kerja yang berlangsung di kantor BKPSD Tabanan, pada Selasa (25/5). 

Komisi I DPRD Tabanan dipimpin langsung oleh ketuanya, I Putu Eka Putra Nircahyadi. Sedangkan dari pihak BKPSDM Tabanan dipimpin langsung kepalanya, I Wayan Sugatra. Hasil rapat kerja saat itu pada prinsipnya memberikan gambaran bahwa dengan kuota yang diberikan pusat sejatinya belum bisa menutupi kebutuhan tenaga pendidik atau guru di Tabanan. 

Meski demikian, Komisi I mendorong pengisian terhadap kuota yang diberikan saat ini dimaksimalkan. 
"Dengan kuota yang diberikan pusat (saat ini) memang belum bisa menutupi kebutuhan tenaga pendidik di Tabanan,” kata Eka Putra. 

Meski kuota yang diperoleh cukup besar, lebih dari 1.400 orang, proses dan syarat rekrutmennya tetap diikuti. Dan itu menjadi kewenangan Kemendikbud sebagai pihak yang memiliki program rekrutmen. "Biasanya kendala di passing grade," ujarnya. 

Di samping itu, pihaknya juga mengingatkan beberapa pekerjaan rumah lainnya yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan BKPSDM. Yakni memperjuangkan sisa dari kuota yang belum masuk dalam program Kemendikbud saat ini. Begitu juga dengan mereka yang tidak masuk dalam Dapodik dan perlu dipastikan lagi jumlahnya. "Karena ada yang non-Dapodik," ungkapnya. 

Selain itu, sambung dia, soal tenaga pendidik atau guru untuk menggantikan guru-guru pensiun. "Sehingga kami pastikan 304 SD di Tabanan, negeri maupun swasta, begitu juga dengan SMP tidak kekurangan tenaga," ujarnya. 

Editor: Robby Patria

Reporter: bbn/tbn

Banner

Iklan Sponsor

Banner

Iklan Sponsor

Banner

Iklan Sponsor

Banner

Iklan Sponsor



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritatabanan.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Tabanan.
Ikuti kami